Jawaban:

Pemecatan Akibat Cacat Batal Demi Hukum

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diatur pasal 151 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK di sebuah perusahaan. Apabila segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka PHK wajib dirundingkan.

Berdasarkan pasal 153 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, PHK adalah pilihan terakhir setelah tidak ada solusi setelah berunding antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Namun pada hakikatnya, pengusaha atau manajemen harus paham bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dijadikan alasan dilakukannya PHK, seperti;

a. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui dua belas bulan secara terus-menerus
b. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
d. Pekerja yang akan melakukan prosesi menikah
e. Pekerja dalam hal ini wanita hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya
f. Pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
g. Pekerja mendirikan, menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh, pekerja atau buruh melakukan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
h. Pekerja atau buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan
i. Pekerja berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan
j. Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan

Mengacu ketentuan pasal 153 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, pengusaha tidak dapat memutuskan hubungan kerja (PHK) pekerja karena cacat tetap akibat kecelakaan kerja. Apalagi jika cacat tersebut tidak menghalangi pekerja untuk bekerja seperti biasa. Jika PHK dilakukan atas salah satu poin di atas maka PHK tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan.

Jumardi, SH
Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Kota Batam