Pagi itu langit cerah dan angin pun semilir berembus. Suasananya syahdu dan menggembirakan. Satu per satu jemaah berdatangan dan mulai memenuhi lapangan. Mereka mengambil tempat di barisan yang sudah disiapkan panitia. Anak-anak kecil berlarian sambil bermain menunggu datangnya waktu salat Idul Fitri.

Panitia dari ujung ke ujung sibuk mengatur parkir kendaraan. Sedangkan yang lain menata jemaah yang terus berdatangan ke tengah lapangan.

Tepat pukul 7.15 WIB salat Idul Fitri dilakukan. Namun, sebelum salat dimulai, ketua panitia penyelenggara menaiki podium untuk memberikan arahan tentang serangkaian ibadah yang akan dilaksanakan kala itu.

Barisan yang terlihat masih kosong segera diisi jemaah yang berada di belakangnya. Mereka akhirnya merapatkan barisan dengan duduk bersila.

“Bapak dan Ibu sekalian, sebelum salat Ied dilaksanakan, ada beberapa yang akan kami sampaikan. Pada intinya, kami sangat bergembira karena bisa menyelenggarakan salat di lapangan ini. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin,” ujar Adhiyatmoro, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Batam mengawali sambutan.

Selanjutnya iya menyampaikan kepada seluruh umat muslim yang hadir. Baik dari warga Muhammadiyah, simpatisan, atau jemaah umum lainnya.

Bahwasanya amal usaha Muhammadiyah yang dirintis sudah berkembang sangat pesat. Mulai dari pembangunan sekolah TK, SD, SLTP, SMA/SMK Muhammadiyah yang ada di seluruh Kota Batam.

“Amal usaha Muhammadiyah berkembang pesat dari tahun ke tahun. Semua ini berkat dukungan dan doa dari Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah kedepan akan terus berkembang dan bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Tiada lain tujuannya sebagai syiar Islam,” jelas Adhiyatmoro.

Tidak lama, sambutan selama lima menit itu ditutup dengan salam dan dilanjutkan dengan salat Idul Fitri yang dipimpin imam ustaz Saifuddin Amin, LC, M.Pd.I.

Selesai salat dilanjutkan dengan khotbah Idul Fitri. Ustaz Saifuddin mengajak kepada umat muslim yang hadir agar bersyukur karena dapat menyelesaikan ibadah puasa selama satu bulan.

Ia juga menyorot tentang masalah yang terjadi saat ini, seperti masalah kepemimpinan. Menurtnya tidak bisa dimungkiri bahwa keberadaan pemimpin sangat penting dalam sebuah negara atau pemerintahan.

Tidak bisa dibayangkan betapa besarnya kerusakan yang akan muncul ketika sebuah negara tanpa adanya seorang pemimpin.

“Tabiat dasar manusia adalah suka berbuat zalim dan di lain sisi suka menuntut keadilan. Allah menegaskan dalam Alquran surat Ibrahim ayat 34 bahwa sesungguhnya manusia pasti selalu berbuat zalim dan pengingkaran,” ujar Saifuddin mengingatkan.

Manusia yang hidup di muka bumi tidak akan teratur tanpa seorang pemimpin yang mengurus pelbagai aktivitas manusia.

Sungguh keadaan manusia tidak berbeda dengan binatang liar di tengah hutan belantara atau ikan-ikan di lautan. Akibatnya hukum rimba akan menjadi simbol kehidupan, yang kuat akan memangsa dan menindas yang lemah.

“Al Imam Ahmad rahimahullah berkataa kan terjadi fitnah (kerusakan) jika tidak ada seorang pemimpin yang mengatur urusan manusia. Lihatlah keadaan masyarakat jahiliah sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Gambaran masyarakat yang amburadul karena tidak ada pemimpin yang ditaati dan tidak ada rasa kepercayaan dari setiap masyarakat,” jelasnya.

Akibat ketiadaan pemimpin boleh dikatakan wajar jika yang tampak adalah tindakan kriminalitas, di samping kesyirikan tentunya.

Kemudian terjadi pembunuhan dan penyanderaan yang terjadi di mana-mana. Peperangan besar pun seringkali terjadi akibat persoalan yang ringan atau sepele.

Menyikapi pemilihan presiden yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, lanjut Saifuddin, seorang muslim wajib taat kepada pemerintah yang sudah dipilih oleh rakyat.

Di antara prinsip penting yang harus diyakini setiap muslim adalah kewajiban taat dan tunduk kepada pemerintah dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan ulil amri (pempimpin) di antara kalian (QS. An Nisaa’ 59). Al Imam An Nawawi rahimahullah berkata ulil amri yang dimaksud adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan untuk ditaati dari kalangan para penguasa dan pemimpin umat,” ujar Syaifuddin.

Menurut pendapat mayoritas ulama terdahulu dan sekarang dari kalangan ahli tafsir, fiqih, dan selainnya jika Nabi Muhammad menegaskan barangsiapa menaatiku berarti menaati Allah dan barangsiapa menentangku berarti telah menentang Allah.

Dan barangsiapa menaati pemimpin umatku berarti telah menaatiku, dan menentang pemimpin berarti menentangku. Penegasan dari hadis ini terdapat keterangan tentang kewajiban menaati para penguasa dalam perkara yang bukan kemaksiatan.

Adapun hikmahnya adalah untuk menjaga persatuan dan kebersamaan (umat Islam) sebab dalam perpecahan terdapat kerusakan. Tiada lain, umat Islam wajib menaati dan tunduk kepada perintahnya kecuali jika mengajak kemungkaran.

“Wajib bagi seorang muslim mendengar dan taat (kepada penguasa) dalam hal yang disukai atau tidak disukai kecuali jika diperintahkan untuk bermaksiat maka tidak boleh mendengar dan taat. Tidak menaati penguasa dalam hal kemaksiatan bukan berarti boleh memberontak kepadanya atau tidak menaati seluruh perintahnya (meskipun dalam ketaatan),” jelasnya.

Kemudian bagaimanakah menyikapi Pemerintah yang zalim? Jika seseorang telah diangkat sebagai pemimpin umat dan sah sebagai pemegang tampuk ekuasaan, maka wajib bagi seorang muslim selaku rakyat untuk menunaikan hak-hak pemimpin tersebut. Walaupun ia sebagai seorang yang zalim. Untuk itu ada hak-hak yang harus ditunaikannya.

Yakni taat kepadanya dalam hal yang bukan kemaksiatan, sabar atas kezalimannya, dan menasehati dengan cara yang baik serta bijaksana. Sebagaimana perintah Rasulullah dalam sabdanya bertakwalah kalian kepada Allah, dengarlah dan taatilah (penguasa tersebut). Perintah ini dinukil dari hadis Ibnu Abi' Ashim dalam Kitab As Sunnah 2/494.

Selanjutnya sabar atas kezalimannya penguasa merupakan prinsip dasar Islam yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad. Barangsiapa melihat suatu hal yang tidak disenangi pada penguasanya, maka bersabarlah.

Sebab barangsiapa yang memisahkan diri dari jemaah (kaum muslimin) sejengkal kemudian mati maka ia mati dalam keadaan jahiliah.

Menasehatinya dengan cara yang baik tentunya sabar terhadap kezaliman penguasa tidak menafikan (menghilangkan) adanya nasehat dan teguran padanya.

Karena nasehat dan teguran merupakan salah satu hak penguasa yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Selain itu nasehat dan teguran adalah pondasi agama yang dengannya akan kokoh agama ini.

“Agama ini adalah nasehat di antaranya nasehat untuk pemerintah dan seluruh elemen umat. Adapun nasehat kepada penguasa maka mempunyai bentuk dan cara penyampaian tersendiri. Mengingat kondisi penguasa tidak sama dengan rakyat biasa,” tegasnya.

Ketika nasehat tersebut disampaikan dengan cara yang tidak tepat atau salah maka efek negatif yang muncul akan lebih besar dibanding terhadap rakyat biasa.

Di antara cara menasehati penguasa yang dibimbingkan dalam Islam adalah menasehatinya dengan rahasia (tersembunyi) dan tidak dibenarkan menasehati di depan publik atau beramai-ramai.

“Barangsiapa ingin menasehati penguasa dengan nasehat, janganlah menyampaikannya secara terang-terangan, akan tetapi hendaklah ia mengambil tangannya dan bersendirian dengannya (berduaan). Jika penguasa menerima nasehat, itulah yang diharapkan, apabila tidak menerima sungguh penasehat telah menunaikan kewajibannya kepada penguasa,” sebutnya.

Termasuk bagian dari nasehat kepada penguasa adalah mengingkari kemungkaran yang ada padanya. Namun semua itu harus dilakukan dengan penuh hikmah dan tidak secara terang-terangan serta tetap menjaga wibawa penguasa tersebut. Tidak sepantasnya menyebutkan kemungkaran atau kezhaliman penguasa di hadapan rakyat.

Walaupun dengan dalih nasehat, baik dalam bentuk ceramah, khotbah Jumat, tabligh akbar, atau melalui media cetak, seperti majalah, surat kabar, buletin, dan lain-lain.

Apalagi menggelar demonstrasi yang jauh dari bimbingan Islam. Semua ini akan menimbulkan kebencian rakyat kepada penguasanya dan mendorong mereka untuk menentangnya.

“Lupakan nomor satu dan nomor dua, mari kita kembali kepada nomor tiga ‘Persatuan Indonesia’. Ini akan lebih baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ajak Syaifuddin. (TB/tia)